Home / BERITA BARU / Di Lampura 77 Desa Belum Perbarui DTKS

Di Lampura 77 Desa Belum Perbarui DTKS

Tampabatas.com(SMSI),
Lampung Utara(Lampura).- Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (PFM) menyatakan setiap warga yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mesti terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Bagi warga yang namanya tidak terdata, Bansos tersebut tidak dapat disampaikan.

“Amanah UU No. 13 Tahun 2011 tentang PFM  itu telah diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.  Hanya saja, untuk permasalahan pendataan bagi warga yang berhak menerima Bansos di Lampung Utara di 2020 ini, dari 247 Desa/Kelurahan tersebar di 23 Kecamatan, se-Lampura, tercatat 170 Desa/Kelurahan yang telah melakukan pembaruan DTSK” ujar Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinsos, Yuni Santoso, di ruang kerjanya, beberapa hari lalu

Dampak dari belum diperbaikinya DTSK di Desa/Kelurahan itu, lanjutnya, di lapangan ditemukan warga yang ekonominya berkemampuan, mendapatkan luncuran Bansos dan ada juga warga yang benar-benar tidak mampu, tidak mendapatkan Bansos yang mestinya dia terima.

“Di Kemensos, Bansos yang disampaikan ke warga yang membutuhkan merujuk dari DTSK. Karenanya, pendataan tersebut menjadi sangat penting dan di Lampura, tercatat 77 desa belum melakukan verifikasi dan validasi DTSK” tuturnya kembali.

Untuk verifikasi dan validasi DTSK, menjadi kewenangan Desa/Kelurahan.  Merujuk dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan, hasil DTSK  tersebut, disampaikan tim verifikasi operator desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Dalam hal ini, karang taruna serta pendamping sosial masyarakat. Data yang di himpun tersebut di input operator Desa dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang terhubung secara on-line ke Kemensos.

“Di masa pandemik covid-19, semua masyarakat terkena dampaknya. Karenanya, penting data nama penerima bansos mesti rutin di pantau pendamping dengan berkordinasi di tingkat RT/RW di Kelurahan /Desa dibawah tanggung jawab koordinator di wilayah tugasnya masing-masing untuk memastikan bansos yang dibagikan itu tepat sasaran” tuturnya menambahkan.(Y1).

SHER tampabatas
Baca Juga Artikel di LV

About admin

Check Also

SMSI Lampung Bahas Konsolidasi Pengurus

Tampabatas.com (SMSI-lpg), BANDARLAMPUNG. -Pengurus SMSI Lampung melakukan konsolidasi pengurus yang akan berakhir pada Maret 2022. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *