Home / ADVERTORIAL / PEMKAB TUBABA RAIH OPINI WTP KE 11 BEGINI CERITANYA

PEMKAB TUBABA RAIH OPINI WTP KE 11 BEGINI CERITANYA

 

Foto: Penerimaan Opini WTP.

Tulangbawang Barat (Tubaba) Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke sebelas kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2021.

Penerimaan opini itu diungkapkan Eri Budi Santoso (Ebe :sapaan akrab) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulangbawang Barat melalui hubungan seluler pada Kamis, 19/05/2022.

Menurut Ebe, Opini WTP merupakan sebuah kewajaran saja bukan sesuatu yang berlebihan karena tata kelola dan administrasi keuangan sudah dilakukan sesuai dengang prosedur dan regulasi yg berlaku.Namun belum pasti semua wilayah dapat menerima opini WTP dari BPK.

Foto: Ir.Hi.Umar Ahmad Bupati Tulangbawang Barat dan Wabup Fauzi Hasan.

“Penerimaan WTP ke 11 ini pastinya masih di bawah pimpinan Bupati Umar Ahmad, tentu keberhasilan itu merupakan hasil kerja baik OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan merupakan keberhasilan Bupati memimpin Wilayah karena cara kepemimpinan yang baik,” tutup Ebe.

Terpisah,mendampingi Mirza Irawan Kepala BPKAD Tubaba, Kabid Pelaporan Mirkhiyan, SE
Mengungkapkan hal senada, apa yang diterima seuai hasil kerja dalam administrasi yang telah sesuai dengan prosedur.

“Selama ini kami menghimpun dan mencatat alur masukan keuangan dari pusat ataupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), selanjutnya kami mengolah dan mencatat sesuai standar akutansi dan menyebarkan ke segenap OPD melalui sistem,”jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini pihaknya selalu bekerja teliti untuk menghindari kesalahan. Untuk mempertahankan opini WTP maka harus benar konsisten dengan tata kelola keuangan dan patuh pada prosedur yang ada.

Foto: Kantor Bupati Tulangbawang Barat.

“Yang pasti karena sistem semakin diperbaiki dan dibenahi sehingga pengelolaan keuangan akan tertata
dengan baik dan semakin mutahir.
Dan kami yakin akan berjalan sesuai prosedur.”ujar Mirkhiyan dengan bersemangat.

Diketahui, Opini WTP tersebut diterima Pemkab Tubaba dengan ditandai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 dari Kepala Kantor BPKRI Perwakilan Lampung, Andri Yogama kepada Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan, didampingi Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung, di Bandarlampung, Kamis 12/05/2022.

Selain dihadiri Wakil Bupati dan ketua DPRD, penerimaan LHP LKPD dari BPK tersebut juga dihadiri Sekda Tubaba Novriwan Jaya, Kepala Inspektorat Perana Putra, dan Kepala BPKAD Tubaba Mirza Irawan.

Foto: Mirkhiyan,SE Kabid Akutansi dan Pelaporan BPKAD Tubaba.

Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Kabupaten lain, Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran, dan Mesuji.

Dalam laporan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Kabupaten Tulangawang Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan predikat WTP yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat sejak 2011 silam.

Foto: Ruang 1 BPKAD Tubaba.

Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Andri Yogama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan hasil keuangan bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran tentang penyajian laporan keuangan, bukan kebenaran.

“Jadi pemeriksaan ini bukan dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, jika ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang memiliki dampak potensi dan indikasi, akan diungkapkan dalam laporan pemeriksaan,” ujarnya.

Foto: Ruang 2 BPKAD Tubaba.

Andri Yogama menambahkan, di dalam laporan keuangan di semua daerah, masih ada beberapa masalah. Diantaranya adalah pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa dan yang ketiga masalah penatausahaan aset.

“Meskipun demikian, masalah-masalah tersebut secara material masih tidak berpengaruh terhadap kewajaran penyajian,” tukasnya. (ADVERTORIAL).

SHER tampabatas
Baca Juga Artikel di LV

About admin

Check Also

Titip Pesan, Babinsa Tipes Untuk Security Kampus STTBA LIA

Tampabatas.com (SMSI-Lampung), Surakarta, Babinsa Kelurahan Tipes Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serka Sarmin dan Sertu Anjasmoro …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.