Home / BERITA BARU / Wakil Bupati TubabaUraikan Sebelas Pasal Perubahan dan Penjelasan Dalam Raperda Dalam Sidang Paripurna

Wakil Bupati TubabaUraikan Sebelas Pasal Perubahan dan Penjelasan Dalam Raperda Dalam Sidang Paripurna

Tampabatas.com(SMSI),
Tulangbawang Barat(Tubaba).-
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulangawang Barat.
Rapat dilakukan di Ruang Rapat DPRD Tubaba, Rabu 04/11/2020.

Dalam sambutan Wakil Bupati Fauzi Hasan menguraikan,
Peraturan Daerah Kabupaten Tulangawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulangawang Barat, dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali.

“Pada awalnya, Perda tersebut dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019.”ucap Fauzi.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali Perangkat Daerah, dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja, dan juga dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis

“Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah.”kata Fauzi Hasan

Wakil Bupati menuturkan, Pada sisi lain, penataan kembali Perangkat Daerah ini merupakan sebuah bentuk respon atas perkembangan kebutuhan yang terjadi di daerah ini, terutama guna meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diharap-harapkan oleh segenap masyarakat.

“Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat yang kami sampaikan pada hari ini terdiri atas 11 (sebelas) Pasal perubahan dan Penjelasan.”terangnya.

Inilah materi Raperda perubahan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya;

Inspektorat mengalami penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu sehingga menjadi 5 (lima) Inspektur Pembantu;

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga, dengan urusan bidang kebudayaan yang dipindahkan ke OPD lain;

Dinas Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

Dinas Peternakan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Terdapat 1 (satu) dinas pembentukan baru yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan perubahan Tipe C menjadi Tipe B;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menjadi Badan Tipe B;

Kecamatan Tipe B menjadi Kecamatan Tipe A, yaitu terdiri atas :
Kecamatan Tulangbawang Udik;
Kecamatan Gunung Terang;
Kecamatan Gunung Agung ; Kecamatan Lambu Kibang; Kecamatan Way Kenanga;
Kecamatan Tumijajar;Kecamatan Pagar Dewa;dan
Kecamatan Batu Putih.

Hadir dalam acara tersebut,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat,
Para Anggota Forkopimda Kabupaten Tubaba, Para Staf Ahli Bupati Serta Pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkab Tubaba,
Para Camat dan Lurah se-Kabupaten Tulangbawang Barat.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHER tampabatas
Baca Juga Artikel di LV

About admin

Check Also

RUTAN KOTAAGUNG TURUT BERBAGI DI MASA PANDEMI

Tampabatas.com(SMSI-lpg), Tanggamus.- Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah ditetapkan pemerintah hingga 2 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *