Home / DAERAH / ATR/BPN Lamteng Akan Realisasikan Puluhan Ribu Sertifikat

ATR/BPN Lamteng Akan Realisasikan Puluhan Ribu Sertifikat

Tampabatas.com(SMSI-lpg),
Lampung Tengah (Lamteng).-
Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lampung Tengah, akan merealisasi Sertifikat untuk 23 ribu bidang tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di canangkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2018 lalu. Hal itu di sampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Tengah, Nikolas saat di konfirmasi Tampabatas.com, Jum’at 22/01/2021.

“Target kita ada sekitar 23 ribu bidang tanah yang akan kita realisasi pada program PTSL ke masyarakat. Dari data usulan dari 38 Desa yang tersebar di Kab.Lamteng,” kata Nikolas.

Menurutnya, sejak tahun 2018 lalu pihaknya telah merealisasi ribuan sertipikat tanah ke masyarakat dengan rincian, pada tahun.2018 ada sekitar 27.900 bidang, tahun.2019 sekitar 21.757 bidang, dan pada tahun.2020 ada 13 ribu bidang. Hanya saja masih menurutnya, pada tahun.2020 program PTSL di Kab.Lamteng, sempat terhambat terkait merebaknya kasus pandemi Covid-19, tetapi program tersebut tetap terealisasi ke masyarakat.

“Pada tahun 2020 kemarin, 13 ribu sertifikat bidang tanah telah kita berikan secara simbolis kepada masyarakat, yang kita laksanakan bersama pihak Pemkab di Hotel BBC,” terang dia.

Dengan motto “Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh” pihaknya berharap program ini bisa tereaslisasi semua, khususnya kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ada di wilayah Kab.Lamteng. Dimana sejak di gulirkan pada tahun 2018 lalu, program PTSL di Kab.Lamteng, telah terealisasi kemasyarakat setiap tahunnya.

Saat di singgung terkait biaya yang di bebankan kepada masyarakat dalam proses pengusulan program PTSL itu, Nelson menjelaskan dimana artian gratis yang di maksudkan adalah, proses administrasi dari Kantor ATR/BPN, namun untuk proses dilapangan tentunya membutuhkan biaya, seperti contoh pembuatan patok batas, penyiapan materai, dan administrasi lainnya.

“Yang jelas kita dari tidak ikut serta menentukan biaya dilapangan, dan hal itukan yang menentukan adalah pihak pemerintah desa masing-masing, kita tidak ikut mengintervensi dalam hal itu. Terkait biaya dilapangan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari tiga Menteri, telah di tetapkan sebesar 200 ribu rupiah, tetapikan setiap wilayah tentunya berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan pihak pemerintah setempat dengan warga masyarakat,” ungkap Nikolas.

Masih kata Nikolas, apabila dalam program PTSL ini, ada indikasi pihaknya yang diduga melakukan praktek pungli, kita tahu bahwa ada kita ASN ada aturan dan UU yang menyangkut hal itu. Mudah-mudahan sampai saat ini kita belum ada menemukan adanya indikasi yang memgarah ke hal itu. Karena kewenagan kita hanya menjalankan program Pemerintah sesuai dengan aturan regulasinya.

“Terkait hal-hal yang lain, itu adalah kebijakan dari Pemerintah desa masing-masing,” terang Nikolas.(ki).

SHER tampabatas
Baca Juga Artikel di LV

About admin

Check Also

Polres Tubaba Tangkap Lima Pelaku Tipu Gelap

Tampabatas.com (SMSI-lpg), Tulangbawang Barat (Tubaba) – Tekab 308 Satuan Reserse Kriminal Polres Tulangbawang Barat menangkap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *